Kategori: Peraturan Direktur Jenderal Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 25/PJ/2025TENTANGKEBIJAKAN AKUNTANSI MODUL REVENUE ACCOUNTINGDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, pengembangan sistem informasi dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan salah satunya dilakukan terhadap sistem inti administrasi perpajakan; bahwa dalam rangka implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang memiliki fitur pencatatan akuntansi terintegrasi … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 25/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 23/PJ/2025 TENTANG PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 22/PJ/2025TENTANGPERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022 TENTANG BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTODIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang    :     bahwa ketentuan mengenai badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 19/PJ/2025 TENTANG PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang    :  bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 19/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 18/PJ/2025 TENTANG TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :     bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perlu menindaklanjuti data konkret; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta akuntabilitas dalam … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER-16/PJ/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penunjukan pihak lain sebagai … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 15/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER -13/PJ/2025 TENTANG PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS CHARTER)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, meningkatkan hubungan saling percaya antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -13/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, perlu ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 8/PJ/2025

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER - 11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2025