Kategori: Peraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 55 TAHUN 2023TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERSIFAT VOLATIL ATAS LAYANAN ANGKUTAN PERKOTAANDENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN (BUY THE SERVICE) YANGBERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mengakomodir pengaturan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atas … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 54 TAHUN 2023TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERSIFAT VOLATIL ATAS PENGELOLAAN HOTEL PRAKTIKPOLITEKNIK PARIWISATA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIANPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIFDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 57 TAHUN 2023TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 231/PMK.05/2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSIPEMERINTAH PUSATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan atas kebijakan akuntansi kewajiban utang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 45 TAHUN 2023TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM,KELAMBU TEMPAT TIDUR (BED VALANCE), DAN BARANG PERABOT LAINNYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 47 TAHUN 2023TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 73/PMK.04/2021 TENTANG TATA CARA PENGENAANTARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUANANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANGMENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari persetujuan antara … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 46 TAHUN 2023TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT)DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANGPAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATASPENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN,PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATUPERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANGTERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASANYANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATUPERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANG DILAKUKANOLEH PABRIKAN EMAS … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 43 TAHUN 2023TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR214/PMK.02/2021 TENTANG PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARABUKAN PAJAK MINERAL DAN BATUBARA MELALUI SINERGI PROSESBISNIS DAN DATA ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pengawasan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara melalui sinergi proses bisnis dan data … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2023TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AGUNANYANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITUR KEPADA PEMBELI AGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1a) huruf d dan Pasal 16G huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2023

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2023TENTANGBENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORANSERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATANPENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADANDALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian daftar Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2023