PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 24/PMK.02/2022 TENTANG  PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PROGRAM PEMULIHANEKONOMI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,      Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 25/PMK.07/2022TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 2/PMK.07/2022 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAIHASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTATAHUN ANGGARAN 2022DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.07/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 23/PMK.05/2022 TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMBADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADAKEMENTERIAN KEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :     bahwa ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah diatur … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 22/PMK.05/2022TENTANGKEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 17/PMK.02/2022TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKKEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASIPEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (1) … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.010/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 15/PMK.010/2022TENTANGPENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPORPRODUK HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY (HRC ALLOY)DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.010/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 12/PMK.02/2022TENTANGPEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 14/PMK.02/2022TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKKEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN PENEMPATANPEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BERLAKU PADABADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.010/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 13/PMK.010/2022TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASIBARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  Menimbang : bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.010/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9/PMK.02/2022TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKKEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKUPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2022