PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di pasaran global, diperlukan antara lain peningkatan efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1996 PRESIDEN … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 23 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan tentang persyaratan dan tat cara pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya perlu diatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan memperhatikan ketentuan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku serta untuk mengurangi beban pekerja yang memperoleh Upah Minimum Regional, perlu diatur mengenai pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Pemerintah. Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan saham di bursa efek serta akan dilaksanakannya perdagangan saham tanpa warkat, pengenaan Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997