Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.43/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PENGHASILAN BUNGA (BUNGA DEPOSITO) TERHADAP PREMI SWAP DAN FORWARD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang menggunakan fasilitas SWAP/FORWARD, dengan ini diberikan penegasan sbb : Mekanisme deposito yang menggunakan fasilitas SWAP/FORWARD pada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.43/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.43/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.43/1998 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT DARI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-09/PJ.4/1995 TANGGAL 24 FEBRUARI 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pengecualian dari pemotongan PPh atas bunga tabungan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.43/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/KMK.04/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998, dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/KMK.04/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.04/1998 TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 538/KMK.04/1990 TENTANG PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 atas impor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.04/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/KMK.04/1998
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/KMK.04/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 637/KMK.04/1994 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR : 474/KMK.04/1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa untuk menunjang kegiatan dunia usaha … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/KMK.04/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/KMK.04/1998 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka ikut mendorong pemulihan kondisi perekonomian Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan perpajakan; bahwa di sektor perbankan, perdagangan, industri dan jasa banyak terjadi kasus piutang yang tidak dapat ditagih; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/KMK.04/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.4/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.4/1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN OLEH WALI AMANAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bunga obligasi yang pembayarannya dilakukan oleh Wali Amanat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan butir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.4/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.13/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.13/1998 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 Mei 1997 Nomor SE-39/MK.1/1997 perihal seperti pokok surat serta perlu disempurnakannya ketentuan dalam surat edaran Nomor SE-15/PJ.13/1997 tanggal 11 Juni 1997, maka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.13/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.13/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.13/1998TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Melengkapi ketentuan pembayaran biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 11 Juni 1997 nomor : SE-14/PJ.13/1997 perihal biaya perjalanan dinas pindah, maka untuk kelancaran proses penyelesaiannya diminta bantuan Saudara agar para … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.13/1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1998TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta yang selama ini diberikan dirasakan sudah cukup memadai; bahwa sehubungan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1998