Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 169/PJ.312/1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara, dikemukakan hal-hal sebagai berikut : a. PT XYZ adalah perusahaan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 169/PJ.312/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 170/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 170/PJ.312/1996 TENTANG PPh PASAL 23, 26 & PPN ATAS PEMBAYARAN KOMISI PENJUALAN KEPADA WP DALAM NEGERI & KOMISI PENJUALAN KEPADA WP LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor :XXX tanggal 23 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 170/PJ.312/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 08/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 08/PJ./1995 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 1995 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk menghitung dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 08/PJ./1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 171/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 171/PJ.33/1996 TENTANG PENJELASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Juli 1996, Saudara minta penegasan tentang : a. Apakah atas pembayaran biaya pendidikan/pelatihan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 6% ? b. Piutang uang sekolah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 171/PJ.33/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 5 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.4/1995 TENTANG PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NO. 20) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994, maka atas bunga deposito, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.4/1995
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka semakin mendorong kegiatan ekonomi di wilayah pertumbuhan Kerjasama Ekonomi Sub-regional ASEAN, dipandang perlu memberikan kemudahan perpajakan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1012/1995
Peraturan Pajak 6 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.1012/1995 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-ITALIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 2 September 1995 Pemerintah Indonesia dan Italia telah melakukan pertukaran instrumen ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai proses lebih lanjut dari penandatanganan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1012/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 87/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 87/PJ./1995 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA ATAS DANA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitas pendidikan serta pengadaan prasarana pendidikan yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 87/PJ./1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 12 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE - 3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi surat kami kepada Bapak Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor: S-52/PJ/1995 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 587/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 587/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 587/KMK.04/1996