SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.41/2000

Peraturan Pajak 26 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi anggota misi kesenian, misi olah raga dan misi keagamaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.41/2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/KMK.014/1999

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 MEI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/KMK.014/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.41/2000

Peraturan Pajak 26 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama Ini disampaikan fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.41/2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.014/1999

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU  UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 MEI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/KMK.014/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.41/2000

Peraturan Pajak 29 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING DIREKTUR … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.41/2000

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.41/2000

Peraturan Pajak 29 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.41/2000 TENTANG PENGKREDITAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI PERUSAHAAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASAR ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 DAN UNDANG-UNDANG PAJAK ATAS BUNGA, DIVIDEN DAN ROYALTI TAHUN 1970 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.41/2000

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.42/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.42/1999 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN,  ATAU PEMEKARAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.42/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.42/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.42/1999 TENTANG PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang perlakuan PPh atas biaya bunga dan biaya overhead dalam masa konstruksi, maka untuk menghilangkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.42/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.42/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.42/1999 TENTANG BUKU PANDUAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang akan melaksanakan restrukturisasi perusahaan sesuai dengan program Pemerintah, telah diterbitkan buku panduan praktis dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia yang berjudul : PERLAKUAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.42/1999

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 407/KMK.014/2000  

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 407/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 OKTOBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 407/KMK.014/2000