Peraturan Pajak 24 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (SERI PPN 15 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-173/MK.04/1995 tanggal 3 April 1995 perihal penangguhan PPN atas Impor Barang Modal Tertentu dan Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1575/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1575/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS JASA TELEPON DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1575/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1575/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1575/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS JASA TELEPON DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1575/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1572/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1572/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juni 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1572/PJ.532/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 72/PJ.1/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 72/PJ.1/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sistem laporan sebagai sarana … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 72/PJ.1/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.51/1996 TENTANG PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (SERI PPN 36-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ/1996 tanggal 20 Juni 1996 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak untuk Menghitung PPN atas Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi), Rekaman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.54/1996 TENTANG PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN KINERJA OPERASIONAL BIDANG PPN DAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bidang perpajakan, lebih mempersiapkan diri dalam menyongsong era globalisasi. Kunci kesiapan Direktorat Jenderal Pajak terletak pada terwujudnya kinerja operasional pelayanan yang dari hari ke hari semakin membaik, dan sesuai dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.54/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 35/PJ./1995 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI YANG DITEMPAT TINGGALNYA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal yang tidak sama dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 35/PJ./1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1592/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1592/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 1 huruf d angka 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1592/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1630/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1630/PJ.51/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 April 1996 perihal permohonan Surat Keterangan Bebas PPn BM, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 jo. Pasal 3 ayat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1630/PJ.51/1996