Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 238/PJ.322/1997 TENTANG PPN ATAS TRANSAKSI ANTARA NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 September 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa : a. PT XYZ adalah pedagang Mesin Komputer yang akan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 238/PJ.322/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.04/1995 TENTANG MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong industri kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi industri kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penjualan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.04/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3356/PJ.531/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3356/PJ.531/1997 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS CARTER PESAWAT HELIKOPTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 Nopember 1997, perihal seperti tertera pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa PPN atas carter pesawat helikopter dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sepanjang carter pesawat helikopter berhubungan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3356/PJ.531/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1877/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1877/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH COUNTER DUNKIN DONUTS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996 perihal penegasan masalah PPN dan PPb-1, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf k Undang-undang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1877/PJ.532/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian mengenai jenis Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274/KMK.04/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.51/1994 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH ENAM IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1909/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1909/PJ.51/1996 TENTANG PENANGGUHAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPn BM bagi Pengusaha Kena Pajak yang berstatus PMA/ PMDN hanya diberikan untuk impor barang modal tertentu, dan itupun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1909/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.04/1994 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DI UBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa bagi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 594/KMK.04/1994