Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1869/PJ.531/1996 TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN YANG PENYERAHANNYA KEPADA BADAN PEMUNGUT YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENUNDAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1869/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1870/PJ.532/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN PARKIR OLEH SWASTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1880/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menegaskan bahwa Pajak Masukan yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3290/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3290/PJ.51/1997 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN ATAS NAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 September 1997 perihal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dilakukan Kantor Direksi di Ujung Pandang, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3290/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1881/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1881/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1881/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1875/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1875/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SURVEY KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Juni 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 7 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 25 Januari … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1875/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.51/1997 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-7 SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih terdapatnya perbedaan penafsiran dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan komoditi kopra, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 4A … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 26 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.54/1995 TENTANG PENEGASAN MENGENAI BATAS MAXIMUM 7% DAN PENGERTIAN PEMERIKSAAN (SERI PPN 22 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk menghindarkan keragu-raguan dalam menerapkan ketentuan batas maksimum kelebihan Pajak Masukan setiap Masa Pajak yang dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.54/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-23 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Pimpinan Bagian Proyek Pembinaan Pendidikan Keagamaan Luar Sekolah, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI Nomor 50/PPKLS-MD/VI-4/97 tanggal 10 Nopember 1997 perihal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.51/1996
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH ENAM IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.51/1996