Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 568/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 568/KMK.04/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.51/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.51/2003 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.51/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.52/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.52/2003 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penyampaian lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.52/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.51/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.51/2003 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN ATAU PRODUK REKAMAN GAMBAR OLEH PENYALUR ATAU AGEN ATAU SEJENISNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan Wajib Pajak tentang mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas produk rekaman suara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.51/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.52/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.52/2002 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-335/PJ./2002 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-335/PJ/2002 tentang Tempat Terutangnya Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.52/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 570/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 570/KMK.04/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 APRIL SAMPAI DENGAN 8 APRIL 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/KM.1/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 575/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 575/KMK.04/2000 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 575/KMK.04/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KMK.03/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KMK.03/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu ditetapkan jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KMK.03/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.51/2003 TENTANG STATUS TEMPAT KEGIATAN YANG SEMATA-MATA MELAKUKAN PEMBELIAN ATAU PENGUMPULAN BAHAN BAKU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan tempat kegiatan yang semata-mata melakukan pembelian atau pengumpulan bahan baku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/2003