Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.5/2001 TENTANG PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-511/PJ./2001 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan dan dokumen yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.5/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 586/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 586/PJ./2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR DAN TATACARA PEMBERIAN SERTA PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 586/PJ./2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 464/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 464/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 SEPTEMBER 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 464/KMK.011/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 591/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 591/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (SKF PDKB) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat antara lain diatur ketentuan mengenai Penetapan Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) yang tergolong Daftar Putih … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 591/PJ./2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 553/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 553/KMK.04/2000 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 553/KMK.04/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 546/PJ/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 546/PJ/2000 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 546/PJ/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435/KM.1/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435/KM.1/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 435/KM.1/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.51/2001 TENTANG RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.51/2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terjadinya kesalahan tulis pada butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.51/2001 tanggal 29 Agustus 2001, dengan ini kami sampaikan ralat sebagai berikut : Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 637/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 637/PJ./2001 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pengawasan pemberian pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 637/PJ./2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 638/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 638/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 638/PJ./2001