Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.53/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.53/2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENT ORGANIZER) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan meningkatnya pemakaian jasa penyelenggara kegiatan dalam berbagai acara dan sesuai dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 4 huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.53/2003
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2002
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.21/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.21/2001 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN SESUAI APBN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, bersama ini disampaikan rencana penerimaan pajak untuk didistribusikan ke KPP dan KPPBB di wilayah Saudara dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.21/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 344/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 344/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-315/PJ/2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ON LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: Bahwa sehubungan telah terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) serta dalam rangka uji coba … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 344/PJ./2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 JANUARI 2005MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.51/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.51/2002 TENTANG RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-10/PJ.51/2002 TANGGAL 20 MARET 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-155/PJ/2002 Tentang Saat Lain Sebagai Saat Terutangnya Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.51/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/KMK.04/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/KMK.04/2003 TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/KMK.04/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.52/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.52/2002 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-315/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ON LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.52/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 SAMPAI DENGAN 16 JANUARI 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/KM.1/2005