SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1981/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1981/PJ.52/1996 TENTANG PEMBEBASAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Saudara tanggal 23 Juli 1996 yang tembusannya disampaikan kepada kami, perihal permohonan bantuan pembebasan Bea Masuk dan PPN impor dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1981/PJ.52/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1982/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1982/PJ.532/1996 TENTANG ADMINISTRATION COST PENJUALAN EKSPOR MINYAK MENTAH DAN LSWR DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara kepada Bapak Menteri Keuangan tanggal 17 Mei 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa kepada perusahaan afiliasi … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1982/PJ.532/1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.6/1996 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DENGAN PENYEBARAN SPOP KOLEKTIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB Dalam Rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP", dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.6/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1988/PJ.532/1996

Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1988/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SERVICE/REPARASI ALAT-ALAT KESELAMATAN PELAYARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 7 Keputusan Presiden RI Nomor 4 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1988/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1989/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1989/PJ.532/1996 TENTANG PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Ny. A tanggal 10 Juni 1996 dan tanggal 19 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1989/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1991/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1991/PJ.51/1996 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMUNGUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1991/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1999/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1999/PJ.52/1996 TENTANG KEKURANGAN BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Juli 1996 perihal kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor atas barang yang dijual di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1999/PJ.52/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3471/PJ.54/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3471/PJ.54/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NO. 548/KMK.04/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 Desember 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini dapat dijelaskan bahwa terhadap Wajib Pajak yang telah menerbitkan Faktur Pajak 0% atas penyerahan BKP/JKP kepada PKP PET, sesuai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3471/PJ.54/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2000/PJ.531/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2000/PJ.531/1996 TENTANG PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 238/KMK.04/1996 TANGGAL 1 APRIL 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Keuangan RI tanggal 4 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Pajak Pertambahan Nilai adalah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2000/PJ.531/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 255/PJ.32/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 255/PJ.32/1997 TENTANG SURAT PERMOHONAN PENANGGUHAN PELUNASAN PPN TERUTANG BERDASARKAN SKPKB PPN MASA JAN S/D MEI 1997 NOMOR 00001/207/97/731/97 TANGGAL 30 SEPTEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 14 Nopember 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 255/PJ.32/1997