Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.41/2001 TENTANG PEMANFAATAN DATA DARI LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/PJ./2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Buku Petunjuk Pengisiannya, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.41/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.41/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.41/2001 TENTANG PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengamankan penerimaan Pajak Penghasilan melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.41/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.6/2003 TENTANG PENERAPAN NJOP SAMA DENGAN NILAI PASAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi fungsi dan penggunaan NJOP untuk berbagai tujuan maka perlu ditegaskan langka-langka dan kebijakan penerapan NJOP sama dengan Nilai Pasar. Kebijakan dan langkah yang dimaksud adalah : Mengoptimalisasikan kegiatan penilaian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.6/2001 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, mulai tahun 2001 besarnya NJOPTKP dan NPOPTKP ditetapkan secara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.6/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.21/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.21/2001 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN SESUAI APBN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, bersama ini disampaikan rencana penerimaan pajak untuk didistribusikan ke KPP dan KPPBB di wilayah Saudara dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.21/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.21/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.21/2001 TENTANG DISTRIBUSI REVISI RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan keputusan rapat Menteri Keuangan dengan jajaran Eselon I Departemen Keuangan tanggal 12 Nopember 2001 mengenai prognosa APBN-P Tahun Anggaran 2001, bersama ini kami disampaikan revisi rencana penerimaan tahun anggaran 2001 bagi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.21/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.9/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.9/2001 TENTANG KEWAJIBAN LAPORAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan masih banyaknya penyampaian laporan pelaksanaan PSL sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.23/1996 tanggal 10 November 1999 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan PSL dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.9/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.6/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 32/PJ.6/2001 TENTANG SISTEM PENATAUSAHAAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan upaya pengamanan rencana penerimaan BPHTB, dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan perbaikan yang bersifat terus-menerus terhadap sistem penatausahaan dan pelaporan serta sistem pengawasan pelaksanaan pengenaan dan pembayaran BPHTB. Untuk mendukung upaya tersebut, dengan ini disampaikan beberapa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 32/PJ.6/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.41/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.41/2003 TENTANG PENYESUAIAN FISKAL NEGARIF PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA DAN ASURANSI BEASISWA, YANG DIBAYARKAN PREMI PEMBERI KERJA DAN PREMI TERSEBUT DIHITUNG SEBAGAI PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai cara pengisian Lampiran-I SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.41/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ./2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ./2003 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003, KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-56/A/2003; NOMOR KEP-13/BC/2003 DAN NOMOR KEP-48/PJ/2003, DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-100/PJ./2003 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-101/PJ./2003 DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ./2003