Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 31/PJ/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 31/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 30/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 30/PJ/2011 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 30/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 80/PJ/2010
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 80/PJ/2010 TENTANG PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan zakat dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 80/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 46/PJ/2012
Peraturan Pajak 17 Oktober 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 46/PJ/2012 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterimanya pemberitahuan pertukaran nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 46/PJ/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 113/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 113/PJ/2009 TENTANG PENEGASAN TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2009, maka untuk memberikan kepastian hukum … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 113/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 33/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 33/PJ/2011 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterimanya pemberitahuan pertukaran nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 33/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 114/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 114/PJ/2009 TENTANG PELAKSANAANÂ PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 114/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 49/PJ/2012
Peraturan Pajak 1 November 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 49/PJ/2012 TENTANG PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 49/PJ/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 36/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 36/PJ/2011 TENTANG KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pencairan piutang pajak tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, diperlukan pelaksanaan penagihan yang terencana, intensif, dan profesional sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan prioritas dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 36/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 39/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 39/PJ/2011 TENTANG RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2011 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka optimalisasi penggalian potensi berbasis profil Wajib Pajak (WP) dan sehubungan dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak tentang rasio pembetulan Surat Pemberitahuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 39/PJ/2011