KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1/KM.1/2009

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU  UNTUK TANGGAL 05 JANUARI SAMPAI DENGAN 11 JANUARI 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1/KM.1/2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 1/PJ/2009

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 1/PJ/2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penerbitan Peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 1/PJ/2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan bebas Fiskal Luar Negeri … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.011/2009

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.011/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang iklim investasi di PuLau Bintan dan Pulau Karimun agar tetap kondusif, masih diperlukan pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan sebagaimana … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.011/2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 2/PJ/2009

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 2/PJ/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas perlakuan Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 2/PJ/2009

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16/KM.1/2009

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.1/2009 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU  UNTUK TANGGAL 12 JANUARI SAMPAI DENGAN 18 JANUARI 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 16/KM.1/2009

PENGUMUMAN PENG – 01/PJ.09/2009

Peraturan Pajak PENGUMUMAN PENG - 01/PJ.09/2009 TENTANG PENJELASAN FISKAL LUAR NEGERI   Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat menyangkut Fiskal Luar Negeri (FLN), maka kami sampaikan penjelasan sebagai berikut : Mulai 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2010, tarif FLN adalah sebesar Rp 2.500.000,00 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN PENG – 01/PJ.09/2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.01/2009

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.01/2009 TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SURVEY DAN PEMETAAN TAHUN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan yang dananya bersumber dari DIPA 15 Tahun Anggaran 2009, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Kegiatan survey dan pemetaan dimaksud adalah kegiatan pembentukan basis data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.01/2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ/2009

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ/2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2009 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ/2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009