Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1565/PJ.51/1996 TENTANG PELAYANAN PERMINTAAN STICKER PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 425/KMK.04/1996 tanggal 17 Juni 1996 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Isi Teks Sticker Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Suara/Lagu Di Atas Disc (Compact Disc) dan Rekaman Lagu … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1565/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1571/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1571/PJ.51/1996 TENTANG IJIN BAGI PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL UNTUK MENERBITKAN FAKTUR PAJAK ATAS NAMA PERTAMINA/KBH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1571/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/1998 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN BIAYA DISTRIBUSI PUPUK KCL IMPOR BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pengadaan, kelancaran penyaluran dan perhitungan subsidi pupuk KCl impor bersubsidi, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Harga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 362/KMK.01/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1557/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1557/PJ.52/1996 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara yang ditujukan kepada Bapak Menteri Keuangan tanggal 26 Pebruari 1996 yang tembusannya disampaikan kepada kami, perihal seperti tersebut di atas, dan menyambung surat kami Nomor S-955/PJ.52/1996 tanggal 18 April … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1557/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1552/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1552/PJ.531/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DI LOKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1645/PJ.53/1995 tanggal 18 Agustus 1995, kepada Saudara telah diberikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1552/PJ.531/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 363/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 363/KMK.01/1998 TENTANG HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH ATAS PUPUK KCL IMPOR BERSUBSIDI SAMPAI DENGAN TERSUSUN RAPI DI GUDANG LINI II PT PUSRI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pengadaan, kelancaran penyaluran dan perhitungan subsidi pupuk KCl impor bersubsidi, dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 363/KMK.01/1998
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994
Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.433/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.433/1996 TENTANG RALAT SE MENGENAI PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 34) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kesalahan ketik pada SE-22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, maka dipandang perlu membetulkan kembali menjadi sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.433/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.33/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.33/1998 TENTANG PERHITUNGAN UTANG PBB DENGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPh, PPN, DAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.33/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 24 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (SERI PPN 15 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-173/MK.04/1995 tanggal 3 April 1995 perihal penangguhan PPN atas Impor Barang Modal Tertentu dan Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.51/1995