Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 496/KMK.04/1996 TENTANG PPN DAN PPn BM DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 DAN CRYPTOMATIC HC-5700 SERTA PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi krypto serta pengkajian teknik pengamanan dan sistem … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 496/KMK.04/1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 11 April 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1998
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3478/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3478/PJ.52/1997 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS GULA PASIR DAN ROTI (BAKERY) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa : a. PT. XYZ merupakan Pedagang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3478/PJ.52/1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Ulan Bator, Mongolia, pada tanggal 2 Juli 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 139/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 139/PJ.33/1996 TENTANG PENJELASAN TENTANG PENGENAAN PPh BAGI BADAN HUKUM YANG BERGERAK DI BIDANG SOSIAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Juli 1996 perihal seperti dimaksud pada pokok surat, yang intinya Saudara minta penegasan tentang dimungkinkannya diberikan pembebasan PPh Pasal 23 sebesar 15% … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 139/PJ.33/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3480/PJ.531/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3480/PJ.531/1997 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA CHARTER PESAWAT UDARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor THR - 0898 tanggal 26 Nopember 1997 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan bahwa jasa charter pesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3480/PJ.531/1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VENEZUELA BESERTA PROTOKOL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 27 Pebruari 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1923/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1923/PJ.51/1996 TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN ATAS PENYERAHAN KEPADA BADAN PEMUNGUT YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENUNDAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1923/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3470/PJ.54/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3470/PJ.54/1997 TENTANG PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 548/KMK.04/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Desember 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Perusahaan Eksportir Tertentu menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3470/PJ.54/1997