Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1928/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-167/MK.04/1996 tanggal 29 Maret 1996 kepada Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1928/PJ.51/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 68/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 68/PJ./1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-20/PJ./1995 TENTANG JADUAL WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-20/PJ/1995 terdapat kekeliruan; bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 68/PJ./1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1926/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1926/PJ.532/1996 TENTANG PERMOHONAN BEBAS PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Februari 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Viena Convention Tahun 1961 dan Tahun 1963 yang oleh Pemerintah RI diratifisir dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1926/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1929/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1929/PJ.51/1996 TENTANG PETUNJUK PEMBETULAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996 perihal permohonan petunjuk pembetulan SPT PPn BM, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pemenuhan suatu kewajiban perpajakan pada prinsipnya harus dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1929/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1936/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1936/PJ.532/1996 TENTANG PAJAK HIBURAN PADA USAHA PADANG GOLF DI DKI JAKARTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 1996, dengan ini diberitahukan bahwa pemungutan Pajak Hiburan dan atau Pajak Pembangunan I oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas objek pajak yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1936/PJ.532/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 60/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 60/PJ./1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ./1994 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-39/PJ./1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan bagi pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 60/PJ./1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS JASA WALI AMANAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan semakin meluasnya kegiatan usaha di bidang perbankan yang dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank, maka untuk jasa wali amanat perlu diberi penegasan sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.32/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.6/1996 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 335/KMK.04/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/PJ.6/1996 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 25 Pebruari 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 141/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 141/PJ.32/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA WALI AMANAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Pebruari 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa PT Bank XYZ (Persero) telah menyelenggarakan pelayanan jasa wali … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 141/PJ.32/1996