Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 208/PJ./1998 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-22/PJ/1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-172/PJ/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 208/PJ./1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.04/1997 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 631/KMK.04/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.5/1995
Peraturan Pajak 31 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.5/1995 TENTANG PELAKSANAAN PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PKP YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 12-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.5/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2101/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2101/PJ.54/1996 TENTANG RESTITUSI PPN ATAS NAMA PT. XYZ MASA PAJAK JUNI S.D. DESEMBER 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai bahan untuk menjawab surat PT. XYZ (NPWP : X.XXX.XXX.X-XXX) tanggal 2 Agustus 1996 perihal tersebut di atas (fotokopi terlampir), diminta penjelasan Saudara atas pelaksanaan pemberian restitusi PPN tersebut, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2101/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 144/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 144/PJ.33/1996 TENTANG PENJELASAN MENGENAI PENYUSUTAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SEWA DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa : a. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 144/PJ.33/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 145/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 145/PJ.33/1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996 perihal seperti dimaksud pada pokok surat, yang intinya Saudara minta penegasan tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 145/PJ.33/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 146/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 146/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menjawab surat Saudara Nomor :XXX tanggal 17 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penjualan Barang Kena Pajak (ban), sering … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 146/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2140/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2140/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS JASA YANG DILAKUKAN DI INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara tanggal 30 Juli 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2140/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2137/PJ.54/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2137/PJ.54/1996 TENTANG PEMINDAHAN TRANSAKSI IMPOR DARI KANTOR PUSAT KE CABANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat PT. XYZ (NPWP : X.XXX.XXX.X-XXX) tanggal 11 Juni 1996 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, perihal tersebut di atas, kami telah meminta keterangan tambahan dari KPP Jakarta Kebon Jeruk … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2137/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2139/PJ.533/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2139/PJ.533/1996 TENTANG PENGALIHAN BEA METERAI LUNAS ATAS SURAT KOLEKTIF SAHAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Juli 1996 perihal permohonan restitusi Bea Meterai Lunas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : 1. Atas permohonan Saudara untuk mengalihkan Bea Meterai Lunas atas saham kolektif sebanyak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2139/PJ.533/1996