Peraturan Pajak 26 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.3/1995 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.3/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2329/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2329/PJ.54/1996 TENTANG WEWENANG PENYELESAIAN RESTITUSI PPN ATAS NAMA PT. XYZ TERHADAP SISA LEBIH BAYAR MASA PAJAK FEBRUARI 1995 YANG DIMINTA UNTUK DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK DITERIMANYA SKPLB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2329/PJ.54/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ.6/1998 TENTANG PENEGASAN LARANGAN PENERBITAN GIRIK/PETUK D/KEKITIR/KETERANGAN OBJEK PAJAK (KP PBB. 41) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan akhir-akhir ini banyak permintaan dari sebagian anggota masyarakat untuk menerbitkan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP PBB. 41), maka perlu disampaikan penegasan sebagai berikut : Bahwa ketentuan Larangan Penerbitan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.42/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.42/1996 TENTANG PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN KEANGGOTAAN CLUB MEMBERSHIP (SERI PPh UMUM NOMOR 39) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara penegasan tentang perlakuan PPh terhadap Wajib Pajak yang bergerak di bidang Club Membership, sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.42/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.7/1998 TENTANG PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pembuatan Daftar Nominatif Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Tahun Pajak 1997 yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin baik untuk kelompok A atau BA maupun untuk kelompok B … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.7/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, dipandang perlu mengatur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 166/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 166/PJ.32/1996 TENTANG RESTITUSI PPn BM KENDARAAN PICK UP UNTUK ANGKUTAN BARANG YANG BERPLAT NOMOR HITAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menjawab surat Saudara Nomor XXX tanggal 18 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan surat Saudara tersebut di atas, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 166/PJ.32/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.52/1998 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI SEHUBUNGAN DENGAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. SE-13/BC/1998 TANGGAL 31 MARET 1998 TENTANG TATA CARA PELAYANAN ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa Kepala Kantor Wilayah Direktorat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.52/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.7/1995
Peraturan Pajak 26 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.7/1995 TENTANG PENEGASAN ATAS PEMERIKSAAN DALAM RANGKA P3SPT TAHUN PAJAK 1994 (SERI PEMERIKSAAN - 87) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengantisipasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-12/PJ.7/1995 tanggal 26 Juni 1995 perihal program pengkajian pengisian SPT tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.7/1995