Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 168/PJ.33/1996 TENTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PASIEN YANG KURANG MAMPU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Agustus 1996 perihal seperti dimaksud pada pokok surat, yang intinya Saudara minta penegasan tentang dimungkinkannya penghapusan tagihan eks pasien tidak mampu, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 168/PJ.33/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 98/PJ.1/1996
Peraturan pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 98/PJ.1/1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sistem laporan sebagai sarana managemen untuk mengevaluasi pelaksanaan operasional … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 98/PJ.1/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 171/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 171/PJ.33/1996 TENTANG PENJELASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Juli 1996, Saudara minta penegasan tentang : a. Apakah atas pembayaran biaya pendidikan/pelatihan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 6% ? b. Piutang uang sekolah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 171/PJ.33/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 5 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.4/1995 TENTANG PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NO. 20) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994, maka atas bunga deposito, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.4/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2432/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2432/PJ.532/1996 TENTANG PERSETUJUAN NOTA PENJUALAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 1996, seperti tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2432/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2437/PJ.51/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2437/PJ.51/1996 TENTANG PENJELASAN MASALAH BKP DAN PPN CABANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, barang hasil pertambangan, penggalian, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2437/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2450/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2450/PJ.52/1996 TENTANG PENJELASAN TENTANG PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat serta memperhatikan surat kami nomor S-1345/PJ.52/1996 tanggal 10 Juni 1996 bersama ini kami sampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Dalam surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2450/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2434/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2434/PJ.53/1996 TENTANG PENGALIHAN BEA METERAI LUNAS ATAS SURAT KOLEKTIF SAHAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal 18 Juni 1996 perihal Pengalihan Meterai Saham, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : 1. Atas permohonan Saudara untuk mengalihkan Bea Meterai Lunas atas surat kolektif saham … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2434/PJ.53/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2452/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2452/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Ketua Umum KONI Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Keuangan RI Nomor 1653/UMM/VIII/96 tanggal 19 Agustus 1996, yang tembusannya disampaikan kepada kami, perihal tersebut di atas, dengan ini kami disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2452/PJ.52/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1996
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka semakin mendorong kegiatan ekonomi di wilayah pertumbuhan Kerjasama Ekonomi Sub-regional ASEAN, dipandang perlu memberikan kemudahan perpajakan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1996