Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2486/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS BIJI COKELAT KERING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Agustus 1996 perihal Laporan pemeriksaan sederhana lapangan pemusatan tempat PPN terutang Nomor LAP.204/WPJ.07/KP.0107/1996 tanggal 14 Agustus 1996 atas nama PT. XYZ yang menegaskan bahwa cokelat kering hasil perkebunan PT. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2486/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2485/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2485/PJ.52/1996 TENTANG PELAPORAN SPT MASA PPN FORMULIR 1995 BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. PT. XYZ telah menyerahkan Barang Kena … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2485/PJ.52/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 573/KMK.05/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 573/KMK.05/1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Tempat Penimbunan Sementara dengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 573/KMK.05/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574/KMK.05/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574/KMK.05/1996 TENTANG TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang tata laksana impor sementara dengan Keputusan Menteri Keuangan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 574/KMK.05/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU TERBITAN DEPARTEMEN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-6 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 389/PP/IX/96 tanggal 2 September 1996 tentang permohonan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku yang diterbitkan Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 56/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 56/PJ.4/1996 TENTANG BENTUK LAPORAN TRIWULANAN KEPPRES 90 TAHUN 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menyeragamkan bentuk laporan penerimaan dana untuk Pembinaan Keluarga Sejahtera I sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 1995, bersama ini disampaikan kepada Saudara bentuk laporan triwulanan penerimaan dana Keppres 90. Perlu … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 56/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1012/1995
Peraturan Pajak 6 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.1012/1995 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-ITALIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 2 September 1995 Pemerintah Indonesia dan Italia telah melakukan pertukaran instrumen ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai proses lebih lanjut dari penandatanganan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1012/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2487/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2487/PJ.51/1996 TENTANG PEMBEBASAN PPn BM ATAS KENDARAAN UMUM/KENDARAAN APK PENGGANTI BEMO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat kami kepada Pengurus Koperasi XYZ Nomor S-1354/PJ.51/1995 tanggal 21 Juli 1995 perihal persetujuan pembebasan PPn BM atas kendaraan umum/kendaraan APK pengganti bemo (terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2487/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2493/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2493/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN PPN ATAS MOBIL BEKAS COLT DIESEL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Agustus 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.52/1995 perihal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2493/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2488/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2488/PJ.53/1996 TENTANG PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 Agustus 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menanyakan/meminta Surat Keterangan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2488/PJ.53/1996