Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 530/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HEWAN TERNAK POTONG, DAGING, DAN SISA DAGING MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daging khususnya pada hari-hari Natal, Tahun Baru, Iedul Fitri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor sapi/hewan ternak potong, daging, dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 530/KMK.01/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.017/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.017/1998 TENTANG ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Administrasi Pelaksanaan Pembagian Pajak bahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.017/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.42/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.42/1996 TENTANG PELAKSANAAN LEBIH LANJUT PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 42) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 mengenai Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan, maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.42/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.24/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.24/1998 TENTANG PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.33/1998 tanggal 23 April 1998 tentang Pengenaan Sanksi bagi Wajib Pajak yang Tidak Memenuhi Kewajiban PPh Final, maka tabel nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.24/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 121/PJ.112/1995
Peraturan Pajak 19 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 121/PJ.112/1995 TENTANG KETERLAMBATAN PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR YANG SUDAH DALUWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan tentang penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar yang sudah Daluwarsa, dengan ini disampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut : Berpedoman pada ketentuan pada Pasal 13 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 121/PJ.112/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.53/1996 TENTANG TATA CARA PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI DAN PELAPORANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Tata cara baru pencetakan tanda lunas Bea Meterai atas cek dan bilyet giro sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor217/KMK.01/1996 tanggal 22 Maret 1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.53/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 22 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ.4/1995 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PPh PASAL 22 INDUSTRI KERTAS (SERI PPh Ps. 22) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 599/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-69/PJ/1995 tentang Tarif dan Tata cara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.42/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.42/1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-208/PJ/1998 TANGGAL 6 OKTOBER 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-208/PJ/1998 tanggal 6 Juni 1998 tentang perubahan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1995 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.42/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1996
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.51/1996 TENTANG PENEBUSAN STICKER LUNAS DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dari pertemuan konsultasi yang diadakan dalam rangka lebih memperlancar pelayanan pemberian sticker lunas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara Kanwil-Kanwil terkait dengan pihak Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 586/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 586/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 DESEMBER 1998 SAMPAI DENGAN 3 JANUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 586/KMK.014/1998