Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1222/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN BEBAS PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 6 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Isi surat tersebut secara garis besar adalah : a. Dalam rangka Pelaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1222/PJ.52/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.24/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.24/1999 TENTANG PERBAIKAN ATAS KESALAHAN CETAK FORMULIR STP PPN/PPn BM DAN NOTA PENGHITUNGAN PPN/PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kesalahan cetak pada bagian sanksi administrasi yang terdapat pada formulir-formulir : 1. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (KP.PPN/TP-95) 2. Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.24/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1223/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1223/PJ.53/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juni 2001 dan nomor xxxxxxxxx tanggal 2 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam kedua surat Saudara beserta lampirannya dapat diketahui … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1223/PJ.53/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.6/1999 TENTANG PERPANJANGAN PKS PENERIMAAN SETORAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 431/GEN/Dirop tanggal 22 Februari 1999 perihal tersebut pokok surat, khusus bagi KPPBB yang penyetoran PBB-nya menggunakan jasa Kantor Pos disampaikan hal-hal sebagai berikut : PT. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.6/1999 TENTANG BANTUAN FORMULIR SPPT/STTS, DHKP & RIBBON PRINTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya permohonan bantuan pengadaan formulir SPPT/STTS, DHKP dan ribbon printer dari kantor pelayanan PBB dalam rangka mensukseskan pelaksanaan cetak masal tahun 1999, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Direktorat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1221/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1221/PJ.513/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KASET DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2001, perihal Penebusan Stiker Lunas PPN dan Pelayannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan : a. PT. ISS … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1221/PJ.513/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/KMK.01/1999 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR AMPICILLIN TRIHYDRATE DAN AMOXYCILLIN TRIHYDRATE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261//MPP/Kep/9/1996, PT. Novartis Biochemie (dahulu PT. Sandoz Biochemie Farma Indonesia) sebagai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/KMK.01/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 544/PJ.341/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 544/PJ.341/2001 TENTANG PPH Ps. 26 ATAS PEMBAYARAN LEGAL FEE KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 September 2001 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami jelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa perusahaan Saudara bergerak di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 544/PJ.341/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.10/2000
Peraturan Pajak 7 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.10/2000 TENTANG SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Amerika Serikat berdasarkan P3B Indonesia-Amerika Serikat bagi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.10/2000