SURAT EDARAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAKNOMOR SE - 1/SP/2024TENTANGPROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU PENGADILAN PAJAKSEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK, A.UmumSehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-2/PP/2024 tentang Waktu Operasional Layanan Administrasi Sengketa Pajak dan Peninjauan Kembali di Tempat Pelayanan Terpadu Pengadilan Pajak dan untuk mendukung serta melaksanakan ketentuan mengenai prosedur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 1/SP/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.10/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 5/KM.10/2024TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.10/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 3/PJ/2024 TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKANDI KAWASAN BERIKATDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, termasuk ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas pemasukan dan pengeluaran barang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 2/PJ/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANATAS DISKONTO SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIADALAM RANGKA OPERASI MONETER YANG MEMILIKIKARAKTERISTIK SAMA DENGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berdasarkan ketentuan saat ini, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.10/KF.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 13/KM.10/KF.4/2024TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 MARET 2024 SAMPAI DENGAN 2 APRIL 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.10/KF.4/2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 2024TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM YANG DISALURKAN SECARA NONTUNAI MELALUI FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITYDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan mekanisme pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2024TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2024 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 8/PJ.09/2024
PENGUMUMANNOMOR PENG - 8/PJ.09/2024 TENTANG JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK BULAN MARET 2024 Sehubungan dengan layanan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 8/PJ.09/2024
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 60/BC/2024
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 60/BC/2024TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDELAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0, akan diterapkan secara penuh (mandatory) pada Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Kawasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 60/BC/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8/KM.4/2024TENTANGBARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.4/2024