Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 28/PJ.341/2006 TENTANG PERMINTAAN KONFIRMASI DATA WAJIB PAJAK A.N. PT HJMW DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Competent Authority (CA) Korea Selatan nomor XXXXX tanggal 11 Desember 2005 perihal Permohonan Informasi tentang salah satu Wajib Pajaknya, yaitu HC, yang terkait dengan PT HJMW (fotokopi terlampir), dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 28/PJ.341/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 31/PJ.53/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 31/PJ.53/2006 TENTANG PEMBEBASAN PPN ATAS KAPAL-KAPAL KOREA SELATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 20 September 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa : a. Merujuk surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 31/PJ.53/2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 81/PJ./2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara, dan untuk memberikan kemudahan dalam penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 81/PJ./2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 23/PJ.344/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 23/PJ.344/2006 TENTANG TANGGAPAN ATAS KELUHAN DAN PERNYATAAN KETUA PERKIBAR DAN BEBERAPA KELOMPOK MASYARAKAT INDONESIA DI KUWAIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Berita Faksimil dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait Nomor XXX tanggal 17 September 2005 perihal tersebut di atas, yang tembusannya disampaikan juga kepada kami, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 23/PJ.344/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 24/PJ.332/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 24/PJ.332/2006 TENTANG PERMOHONAN PEMBAYARAN KEKURANGAN IMBALAN BUNGA SESUAI SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN PAJAK NO. PUT-05862/PP/MII/99/2005 TANGGAL 1 JULI 2005 SEBESAR RP 566.667.783 ATAS NAMA PT HA NPWP 00.000.000.0-000.000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Ph. KI selaku Direktur PT HA Nomor: XXXXX tanggal 15 Desember 2005 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 24/PJ.332/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.51/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.51/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARADIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara; dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.51/2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 28/PJ.52/2006
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 28/PJ.52/2006 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PEMBAYARAN PPN DI WILAYAH PULAU BINTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX, tanggal 14 November 2005, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 28/PJ.52/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/KM.1/2004 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 MEI 2004 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/KM.1/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/KMK.04/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/KMK.04/2004 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat, serta mempermudah mekanisme pengawasan penyelesaian barang impor yang mendapat pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/KMK.04/2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 25/PJ.34/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 25/PJ.34/2006 TENTANG TANGGAPAN TERTULIS MENGENAI ARTICLE 45 EXEMPTION FROM TAXATION OF ARTICLES OF AGREEMENT OF ITFC DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan pembahasan dalam rapat yang diadakan oleh Pusat Kerjasama Internasional, Bapekki, Departemen Keuangan RI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2006, tentang Establishment of the Islamic … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 25/PJ.34/2006