Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254/KMK.01/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.1/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.1/2004 TENTANG INSENTIP PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diberitahukan bahwa pada bulan Oktober 2004 direncanakan akan diberikan insentip kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan penjelasan sebagai berikut : Insentip diberikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendorong … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.1/2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 14/PJ.343/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 14/PJ.343/2006 TENTANG TARIF PPh PASAL 26 ATAS PENYERAHAN JASA OLEH WP DARI NEGARA CHINA DAN STATUS TREATY PARTNER NEGARA HONGKONG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 21 September 2005 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 14/PJ.343/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 06/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 06/PJ.341/2006 TENTANG BAHAN MASUKAN DALAM RANGKA KUNJUNGAN WAKIL PRESIDEN RI KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 02 Januari 2006 perihal permintaan bahan masukan dalam rangka kunjungan Wakil Presiden ke luar negeri, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 06/PJ.341/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 07/PJ.52/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 07/PJ.52/2006 TENTANG PENJELASAN PERMOHONAN RESTITUSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 11 Oktober 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Secara garis besar isi surat Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a.Saudara adalah perusahaan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 07/PJ.52/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 05/PJ.341/2006
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 05/PJ.341/2006 TENTANG PERMINTAAN KONFIRMASI DARI COMPETENT AUTHORITY JEPANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Competent Authority (CA) Jepang nomor XXXXX tanggal 24 September 2002 yang baru kami terima perihal permintaan Exchange of Information, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut CA … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 05/PJ.341/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 04/PJ.53/2006
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 04/PJ.53/2006 TENTANG PPN ATAS PENJUALAN AGUNAN DAN KOMISI PENGELOLAAN PORTFOLIO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 7 Oktober 2005 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa : a.Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 04/PJ.53/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 297/KM.1/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 297/KM.1/2004 TENTANG PENGATURAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 297/KM.1/2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 105/PJ.52/2006
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 105/PJ.52/2006 TENTANG PENDAPAT ATAS PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BERUPA PERALATAN UNTUK JOIN PROJECT ON THE APPLICATION OF PREVENTION TECHNOLOGY FOR SPONTANEOUS COMBUSTION DISASTERS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 105/PJ.52/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.1/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.1/2004 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP (SAAT) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.1/2004