KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 111/BC/2023 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEEMPAT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0, akan diterapkan secara penuh (mandatory) pada Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 111/BC/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 25/KM.4/2023 TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAMPEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan terhadap jumlah barang ekspor, perlu penyeragaman jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor dengan mempertimbangkan masukan kementerian atau lembaga terkait; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 24/KM.4/2023 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar; Mengingat : Undang-Undang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KM.4/2023
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KEP – 497/SJ/2023
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERALNOMOR KEP - 497/SJ/2023TENTANGSTANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERALSEKRETARIS JENDERAL,Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan; bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pelaksanaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KEP – 497/SJ/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 20/KM.4/2023 TENTANG DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKANPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/KM.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KM.10/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 40/KM.10/2023 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 AGUSTUS 2023SAMPAI DENGAN 15 AGUSTUS 2023MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/KM.10/2023
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK NOMOR KEP – 31/SP/2023
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN PAJAKNOMOR KEP - 31/SP/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepastian standar layanan serta untuk menjaga kualitas kinerja layanan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-22/SP/2021 tentang Janji Layanan Sekretariat Pengadilan Pajak; bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK NOMOR KEP – 31/SP/2023
SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 4/PJ/2023
SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 4/PJ/2023 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKANTINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DANPENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDAANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 4/PJ/2023
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2023
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 3/PJ/2023 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKANTINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DANPENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDAANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIKRAKYAT TIONGKOK DAN PROTOKOLNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas yang membawa dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit, Pemerintah perlu mengatur dan menetapkan jenis dana bagi hasil lainnya … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2023