KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 16/KM.10/KF.4/2024TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.10/KF.4/2024
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 11/PJ.09/2024
PENGUMUMANNOMOR PENG - 11/PJ.09/2024 TENTANG IMBAUAN ANTIGRATIFIKASI DALAM RANGKA IDULFITRI 1445 H Sehubungan dengan Peringatan Idulfitri 1445 H, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan imbauan kepada seluruh Wajib Pajak dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk tidak memberikan uang/barang/hadiah dalam bentuk apa pun, termasuk bingkisan parsel atau hamper Lebaran, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai DJP. Seluruh layanan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 11/PJ.09/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/KM.10/KF.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 14/KM.10/KF.4/2024TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 16 APRIL 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/KM.10/KF.4/2024
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP – 72/BC/2024
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 72/BC/2024TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KESEMBILANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0, akan diterapkan secara penuh (mandatory) pada Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Kawasan Perdagangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP – 72/BC/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.4/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 12/KM.4/2024TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.4/2024
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 9/PJ.09/2024
PENGUMUMANNOMOR PENG - 9/PJ.09/2024TENTANGKEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) Sehubungan dengan akan berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2023, disampaikan hal berikut. 1.Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, mengatur bahwa:a.ayat (1)Wajib … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 9/PJ.09/2024
SURAT EDARAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 1/SP/2024
SURAT EDARAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAKNOMOR SE - 1/SP/2024TENTANGPROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU PENGADILAN PAJAKSEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK, A.UmumSehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-2/PP/2024 tentang Waktu Operasional Layanan Administrasi Sengketa Pajak dan Peninjauan Kembali di Tempat Pelayanan Terpadu Pengadilan Pajak dan untuk mendukung serta melaksanakan ketentuan mengenai prosedur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 1/SP/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.10/2024
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 5/KM.10/2024TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.10/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 3/PJ/2024 TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKANDI KAWASAN BERIKATDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, termasuk ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas pemasukan dan pengeluaran barang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 3/PJ/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ/2024
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 2/PJ/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILANATAS DISKONTO SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIADALAM RANGKA OPERASI MONETER YANG MEMILIKIKARAKTERISTIK SAMA DENGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berdasarkan ketentuan saat ini, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ/2024