Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 638/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 638/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/2003 TENTANG REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti dan menegaskan kembali Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1320/PJ.6/2002 tanggal 21 Desember 2002 hal sebagaimana pokok surat dan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembayaran PBB melalui ATM BCA (tidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.5/2001 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-637/PJ./2001 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-637/PJ/2001 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Tertentu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.5/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 550/PJ./2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 550/PJ./2000 TENTANG TATACARA PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 550/PJ./2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.52/2001 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-638/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-638/PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.52/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 524/KMK.03/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 524/KMK.03/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 523/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 523/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 OKTOBER 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 523/KMK.011/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 542/PJ./2000
Peraturan Pajak 29 Desember 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 542/PJ./2000 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan 13 (tiga belas) Keputusan Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 542/PJ./2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.43/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.43/2001 TENTANG PERLAKUAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DIMILIKI OLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan permasalahan yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-217/PJ/2001 tanggal 18 Maret 2001 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.43/2001
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA NOMOR KEP-641/PJ/2001 – 973-3049/SET
Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA NOMOR KEP-641/PJ/2001 - 973-3049/SET TENTANG KOORDINASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROPINSI IRIAN JAYA GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 31C Undang-undang No. … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN GUBERNUR PROPINSI IRIAN JAYA NOMOR KEP-641/PJ/2001 – 973-3049/SET