Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 521/KM.1/2001 TENTANG CAP DINAS KANTOR VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 521/KM.1/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/KMK.04/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/KMK.04/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KMK.04/2002 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa agar pelaksanaan importasi barang dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/KMK.04/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 394/PJ.1/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 394/PJ.1/2001 TENTANG TINDAK LANJUT SE-197/PJ.1/2001 TANGGAL 19 JULI 2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya SE-197/PJ.1/2001 tanggal 19 Juli 2001 mengenai Usulan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan Tahun 2001, dengan ini disampaikan lagi hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa batas waktu penyampaian usul … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 394/PJ.1/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.75/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.75/2002 TENTANG TINDAK LANJUT ATAS SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-02/PJ.75/2002 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2002 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.75/2002 tanggal 22 April 2002, dan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.75/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 571/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 571/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 NOVEMBER 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 571/KMK.011/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 691/PJ./2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 691/PJ./2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REORGANISASI KANTOR INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG - 08) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 691/PJ./2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/KMK.03/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 391/KMK.04/2000 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN MENTERI … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/KMK.03/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.5/2001 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH FASILITAS BAPEKSTA KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya PKP yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan melalui Bapeksta Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.5/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.34/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.34/2001 TENTANG PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SLOVAKIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dilakukannya Ratifikasi P3B RI -Slovakia di kedua negara dan telah dilakukan pertukaran instrumen Ratifikasi, maka sesuai dengan Pasal 28 P3B RI-Slovakia, P3B tersebut sah berlaku sejak tanggal 30 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.34/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 695/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 695/PJ./2001 TENTANG PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk kelancaran penatausahaan dokumen penerimaan setoran pajak di wilayah DKI Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembagian Kerja Penatausahaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 695/PJ./2001