Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ./2007 TENTANG PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WP OP KARYAWAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan Dengan pelaksanaan ekstensifikasi WP op Karyawan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ./2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 284/PJ/2017
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 284/PJ/2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN MIGRASI BASIS DATA UNTUK PEMBARUAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien serta memiliki fleksibilitas yang tinggi, diperlukan pembaruan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP); bahwa untuk mendukung pembaruan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 284/PJ/2017
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 264/PJ/2017
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 264/PJ/2017 TENTANG PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2017tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris, perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 264/PJ/2017
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 667/PJ./2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 667/PJ./2001 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 667/PJ./2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 MARET 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/KM.1/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 379/PJ.1/2001
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 379/PJ.1/2001 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA DAN JABATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-112/MK.1/2001 tanggal 21 September 2001, dan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor S-1339/SJ.2/2001 tanggal 28 September 2001 hal Pemberitahuan sebagaimana terlampir, untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 379/PJ.1/2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 342/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 342/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 342/PJ./2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ./2007 TENTANG PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengawasan tingkat kepatuhan seluruh Wajib Pajak termasuk diantaranya pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif, dengan ini diinstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menginventarisir dan mengawasi kewajiban pembayaran pajak dari … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ/2017
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ/2017 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAUDIPEROLEH OLEH SUATU TRANSPARENT ENTITY BELANDA ATAS PENGHASILAN DARI INVESTASI DI INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Persetujuan Bersama oleh competent authority (CA) Indonesia dan CA Belanda tanggal 23 Juni 2017 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ/2017
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 568/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 568/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 NOPEMBER SAMPAI DENGAN 11 NOPEMBER 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 568/KMK.011/2001