Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 764/PJ./2001 TENTANG PERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini kami sampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 764/PJ./2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ/2007 TENTANG PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KANTOR WILAYAH DJP DAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2007-2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan rencana penerapan sistem adiministrasi modern (Modernisasi) pada beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 JANUARI 2005MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.1/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PMK.010/2005 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 154/KMK.01/2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa industri baja di dalam negeri telah mampu mengadakan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri berbasis baja … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PMK.010/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PMK.010/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri berbasis baja di dalam negeri, dipandang perlu untuk sementara waktu memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor CRC; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PMK.010/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/PMK.03/2005 TANGGAL 27 JANUARI 2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Berhubung pada kolom penandatangan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 terdapat kekeliruan, maka dengan ini … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/KM.1/2003
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/KM.1/2003 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 MEI 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/KM.1/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.1/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.1/2003 TENTANG BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disetujuinya Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2003 maka kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.1/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.01/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.01/2007 TENTANG LEGALISIR DOKUMEN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.01/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.31/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.31/2003 TENTANG PENGANTAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/KMK.03/2003 SERTA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-110/PJ./2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.31/2003