KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________________________________________________________________ 19 Januari 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 6/PJ.13/2016 TENTANG PENEGASAN KODE JENIS SETOR BENDAHARAWAN PADA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya masukan dan laporan terkait penafsiran atas ketentuan pembayaran pajak bendaharawan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca S – 6/PJ.13/2016
S – 38/PJ.13/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 38/PJ.13/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ/2016 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Pajak secara Elektronik melalui … Lanjutkan membaca S – 38/PJ.13/2016
PER – 5 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara … Lanjutkan membaca PER – 5 TAHUN 2016
S – 45/PJ.13/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 45/PJ.13/2016 TENTANG KEBUTUHAN STANDAR TEKNIS UNIT MINI AUTOMATED TELLER MACHINE UNTUK IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil rapat bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank Persepsi penyedia mini ATM sesuai … Lanjutkan membaca S – 45/PJ.13/2016
KMK – 14/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 MARET 2016 SAMPAI DENGAN 29 MARET 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 14/KM.10/2016
SE – 07/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ/2016TENTANG PENETAPAN TARGET DAN STRATEGI PENCAPAIAN RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca SE – 07/PJ/2016
PMK – 35/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang … Lanjutkan membaca PMK – 35/PMK.010/2016
PMK – 34/PMK.04/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.04/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai … Lanjutkan membaca PMK – 34/PMK.04/2016
KMK – 13/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 MARET 2016 SAMPAI DENGAN 22 MARET 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 13/KM.10/2016
SE – 82/PJ/2015
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 82/PJ/2015TENTANG KEGIATAN SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN (KPPc) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong upaya peningkatan kinerja kantor pelayanan kepada Wajib Pajak dan masyarakat serta keikutsertaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kegiatan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Kementerian … Lanjutkan membaca SE – 82/PJ/2015