Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 538/PJ.341/2001 TENTANG PERMOHONAN PENYERTAAN STATUS BEBAS PAJAK BAGI PT. BEI DI DALAM TAX TREATY INDONESIA - JEPANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: BS. 283/DI-INT/08/2001 tanggal 28 Agustus 2001 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 538/PJ.341/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 539/PJ.343/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 539/PJ.343/2001 TENTANG TARIF PAJAK ATAS BUNGA DAN ROYALTI SESUAI DENGAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1175/HSBC/HPI/2001 tanggal 5 September 2001 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 539/PJ.343/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1222/PJ.52/2001
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1222/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN BEBAS PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 6 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Isi surat tersebut secara garis besar adalah : a. Dalam rangka Pelaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1222/PJ.52/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.24/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.24/1999 TENTANG PERBAIKAN ATAS KESALAHAN CETAK FORMULIR STP PPN/PPn BM DAN NOTA PENGHITUNGAN PPN/PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kesalahan cetak pada bagian sanksi administrasi yang terdapat pada formulir-formulir : 1. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (KP.PPN/TP-95) 2. Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.24/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1223/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1223/PJ.53/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juni 2001 dan nomor xxxxxxxxx tanggal 2 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam kedua surat Saudara beserta lampirannya dapat diketahui … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1223/PJ.53/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 319/KMK.014/200
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.6/1999 TENTANG PERPANJANGAN PKS PENERIMAAN SETORAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 431/GEN/Dirop tanggal 22 Februari 1999 perihal tersebut pokok surat, khusus bagi KPPBB yang penyetoran PBB-nya menggunakan jasa Kantor Pos disampaikan hal-hal sebagai berikut : PT. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.6/1999 TENTANG BANTUAN FORMULIR SPPT/STTS, DHKP & RIBBON PRINTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya permohonan bantuan pengadaan formulir SPPT/STTS, DHKP dan ribbon printer dari kantor pelayanan PBB dalam rangka mensukseskan pelaksanaan cetak masal tahun 1999, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Direktorat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1221/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1221/PJ.513/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KASET DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2001, perihal Penebusan Stiker Lunas PPN dan Pelayannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan : a. PT. ISS … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1221/PJ.513/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/KMK.01/1999 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR AMPICILLIN TRIHYDRATE DAN AMOXYCILLIN TRIHYDRATE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261//MPP/Kep/9/1996, PT. Novartis Biochemie (dahulu PT. Sandoz Biochemie Farma Indonesia) sebagai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/KMK.01/1999