Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 544/PJ.341/2001 TENTANG PPH Ps. 26 ATAS PEMBAYARAN LEGAL FEE KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 September 2001 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami jelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa perusahaan Saudara bergerak di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 544/PJ.341/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.10/2000
Peraturan Pajak 7 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.10/2000 TENTANG SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Amerika Serikat berdasarkan P3B Indonesia-Amerika Serikat bagi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.10/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MARET 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/KMK.014/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1233/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1233/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG RE-IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara masing-masing Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 06 September 2001 dan Nomor : xxxxxxxx tanggal 06 September 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1233/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 571/PJ.322/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 571/PJ.322/2001 TENTANG PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-526/PK/2001 tanggal 9 oktober 2001 perihal tersebut sebagaimana pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas perpajakan yang dapat diberikan dalam rangka Pengembangan Kawasan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 571/PJ.322/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.6/1999 TENTANG PELATIHAN OPERATOR CONSOLE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dilakukannya pengadaan server dan open server baru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Direktorat PBB KPDJP akan menyelenggarakan pelatihan pengenalan operating system Server/Open Server baru dan Oracle; Pelatihan akan di ikuti oleh satu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.6/1999 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan sebagai berikut : Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB disusun berdasarkan potensi dan realisasi dengan memperhatikan usulan dan saran Saudara. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 324/KMK.014/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 245/PJ./2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 245/PJ./2000 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-134/PJ./1998 TANGGAL 1 JULI 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: Bahwa, dalam rangka untuk mengamankan penerimaan negara sehubungan dengan adanya krisis ekonomi, dipandang perlu untuk segera melakukan upaya peningkatan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang diindikasikan terlibat dalam praktek Korupsi, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 245/PJ./2000