Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1447/PJ.53/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN DAN PPh PASAL 23 ATAS PENYIARAN ACARA KEAGAMAAN DI MEDIA SIARAN TELEVISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 23 Oktober 2001 hal PPN dan PPh Pasal 23 atas Penyiaran Acara Keagamaan di Media Siaran Televisi, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1447/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1450/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1450/PJ.51/2001 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PPN ATAS BATUBARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 28 Februari 2001 dan surat nomor xxxxxx tanggal 8 Maret 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, serta surat nomor xxxxxx tanggal 12 Maret 2001 hal Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1450/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.24/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.24/1998 TENTANG KESEPAKATAN/KERJASAMA DENGAN KANTOR POS DAN GIRODIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak : SE-08/PJ.24/1998 tanggal 24 Juni 1998 tentang Pengiriman SPT Tahunan PPh dan Surat-surat Dinas; SE-30/PJ.41/1998 tanggal 28 September 1998 tentang Pengiriman SPT Tahunan PPh Tahun 1998; S-344/PJ.1/1998 tanggal 30 Nopember … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.24/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.01/1999 TENTANG KERINGANAN TARIF BEA MASUK TERHADAP IMPOR BREAKFAST CEREALS HASIL PRODUKSI KELLOG (THAILAND) LIMITED DALAM RANGKA PROYEK ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES (AIJV) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Singapura, pada tanggal 27 April 1996, telah disepakati Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.01/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360/KMK.017/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360/KMK.017/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPORT KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan penerimaan devisa serta menciptakan efisiensi perekonomian nasional, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan besarnya tarif Pajak Ekspor kelapa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 360/KMK.017/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ.6/1998 TENTANG TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL (APF) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan masih ditemui masih adanya tanggapan/tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan penilaian oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF) ternyata belum memenuhi kriteria penyelesaian tindak lanjut sesuai rekomendasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.6/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.011/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.011/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 APRIL 2002 SAMPAI DENGAN 14 APRIL 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMK.011/2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1449/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1449/PJ.53/2001 TENTANG PENCABUTAN SURAT DIREKTUR PAJAK NOMOR S-1683/PJ.532/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pajak kepada Saudara nomor S-1683/PJ.532/1998 tanggal 29 Juli 1998 hal Pemungutan PPN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa surat tersebut telah dijadikan dasar untuk membatalkan Surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1449/PJ.53/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KMK.04/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/KMK.04/1998 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 358/KMK.04/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 520/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 520/KMK.04/1998 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 520/KMK.04/1998