Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 279/PJ./1998 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-22/PJ./1995TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-208/PJ./1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 279/PJ./1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1421/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1421/PJ.51/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN ROTAN ASALAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 26 September 2001 hal Permohonan Penegasan PPN Atas Penyerahan Totan Asalan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1421/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.6/1999 TENTANG PENYEMPURNAAN SE-19/PJ.6/1999 TENTANG PEMBAYARAN BPHTB YANG PENGURANGANNYA DIHITUNG SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 452/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 452/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 OKTOBER SAMPAI DENGAN 5 NOPEMBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 452/KMK.014/2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1426/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1426/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PENGHAPUSAN PAJAK PPN DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat; Saudara secara garis besar mengemukakan : a. UPC … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1426/PJ.52/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 280/PJ./1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 280/PJ./1998 TENTANG OKNUM YANG MENYALAHGUNAKAN NAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan nama dan jabatan Direktur Jenderal Pajak, baik yang mengaku sebagai famili, teman dekat, maupun yang mengaku bertindak atas permintaan/persetujuan dari A. Anshari Ritonga sebagai Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 280/PJ./1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1427/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1427/PJ.52/2001 TENTANG PAJAK IMPOR ATAS ALAT-ALAT OLAH RAGA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor xxxxxxxxx tanggal 19 Juni 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Surat tersebut secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1427/PJ.52/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 352/KMK.01/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 352/KMK.01/1999 TENTANG PEMBERIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong pertumbuhan industri alat-alat besar didalam negeri, yang dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 352/KMK.01/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1433/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1433/PJ.51/2001 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PKP PERTAMBANGAN BATUBARA SEBELUM PENCABUTAN NPPKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 1 Agustus 2001 hal Hak dan Kewajiban PKP sebelum dicabut NPPKP serta surat nomor xxxxxxxx tanggal 21 November 2001 hal Permintaan Data, dengan ini diberitahukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1433/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1444/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1444/PJ.53/2001 TENTANG PAJAK BERGANDA ANTARA PPN DAN PPJ TERHADAP LISTRIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxxx tanggal 8 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa berkenaan dengan hasil kajian PT. PLN … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1444/PJ.53/2001