KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 50/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 14 SEPTEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.07/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 116/PMK.07/2021 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; Mengingat : Pasal 17 ayat … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.07/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 45/PJ/2021TENTANGPENGUJIAN FAKTUR PAJAK YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DAPAT DIKREDITKANSEBAGAI PAJAK MASUKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumBahwa berdasarkan evaluasi atas putusan upaya hukum terkait sengketa koreksi Pajak Masukan yang disebabkan oleh jawaban konfirmasi Faktur Pajak menyatakan “tidak ada”, “tidak sesuai”, atau jawaban belum atau tidak diterima, diketahui bahwa terdapat ketidakseragaman dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.09/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 109/PMK.09/2021TENTANGTATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANKEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.09/2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;bahwa dengan adanya kebutuhan penambahan pengembangan praktik pengawasan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.09/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.02/2021TENTANGTATA CARA PENYUSUNAN USULAN, EVALUASI USULAN, DAN PENETAPANJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 115/PMK.03/2021TENTANGTATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENAPAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANGBERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUANSEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATASKETERLAMBATAN PEMBAYARAN … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.03/2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 91 TAHUN 2021TENTANGPAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASIYANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERIDAN BENTUK USAHA TETAPDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menyelaraskan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, menciptakan kesetaraan beban pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 93 TAHUN 2021TENTANGPERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERESPADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta mendukung restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara yang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 41/PJ/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITASSUBUNIT ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH SERTA KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAKINSTANSI PEMERINTAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK,    A.Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 01 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 07 SEPTEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/KM.10/2021