Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2010 TENTANG JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 149/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 149/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-64/PJ/2010 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 149/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 41/PJ/2013
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 41/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN, PENETAPAN REALISASI PENANAMAN MODAL, PENYAMPAIAN KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 41/PJ/2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 420/KMK.02/2013
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 420/KMK.02/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN, KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 420/KMK.02/2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 421/KMK.02/2013
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 421/KMK.02/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 421/KMK.02/2013
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 64/PJ/2010
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 64/PJ/2010 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan; … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 64/PJ/2010
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 422/KMK.02/2013
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 422/KMK.02/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 422/KMK.02/2013
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 337/PJ/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 337/PJ/2011 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, SAAT MULAI BEROPERASI DAN TAHAPAN AWAL CAKUPAN WILAYAH KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASSAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Organisasi dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 337/PJ/2011
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 423/KMK.02/2013
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 423/KMK.02/2013 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN, DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 423/KMK.02/2013
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 335/PJ/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 335/PJ/2011 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penerapan Organisasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 335/PJ/2011