Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47/KM.11/2014 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 NOVEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 11 NOVEMBER 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47/KM.11/2014
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KM.11/2014
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KM.11/2014 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 NOVEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 18 NOVEMBER 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KM.11/2014
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 49/KM.11/2014
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 49/KM.11/2014 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 NOVEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 25 NOVEMBER 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 49/KM.11/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING, PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A Umum Dalam rangka memberikan pedoman dan tata cara mengenai penanganan dan pelaksanaan lebih lanjut atas Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali, perlu disusun Surat Edaran Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ/2014 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UMUM Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ/2014
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 30/PJ/2014
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 30/PJ/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2013 TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa pelaksanaan pengawasan Pengusaha Kena Pajak secara sistematis dan berkesinambungan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-40/PJ/2013 tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak; bahwa dalam … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 30/PJ/2014
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 29/PJ/2014
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 29/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHANSURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan; bahwa perlu pengaturan secara khusus mengenai tata cara penerimaan dan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 29/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ/2014 TENTANG PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT DISPENSASI SERTA PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan telah diterbitkannya: PMK-160/PMK.03/2014 tentang Tata … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ/2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 42/PJ/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, perlu disusun Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ/2014
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2014
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan; bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2014