DOWNLOAD RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN – RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN

RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN - POPULER DISEBUT DENGAN RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN. OMNIBUS LAW adalah Undang Undang yang bersifat sapu jagat untuk memangkas beberapa Undang Undang sekaligus , mengatasi tumpang tindihnya peraturan,merampingkan regulasi dari segi jumlah,menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan draf RUU Omnibus Law Perpajakan terdapat 23 pasal yang diatur untuk menyokong … Lanjutkan membaca DOWNLOAD RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN – RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN

Untuk Memudahkan Wajib Pajak, 93 Aturan Dicabut

Kementerian Keuangan mencabut puluhan peraturan pelaksana dari undang-undang yang mengatur perpajakan karena tumpang tindih dan tak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Penataan regulasi itu untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh Kompas, Kamis (14/3/2019), Kementerian Keuangan mencabut 45 keputusan dan peraturan Menteri Keuangan serta 48 keputusan dan peraturan Direktur Jenderal Pajak di … Lanjutkan membaca Untuk Memudahkan Wajib Pajak, 93 Aturan Dicabut

PER – 32 TAHUN 2017

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan … Lanjutkan membaca PER – 32 TAHUN 2017

KMK – 38/KM.10/2017

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 SEPTEMBER 2017 SAMPAI DENGAN 03 OKTOBER 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 38/KM.10/2017

PER – 14/PJ/2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 50A ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun … Lanjutkan membaca PER – 14/PJ/2017

KMK – 37/KM.10/2017

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017 SAMPAI DENGAN 26 SEPTEMBER 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 37/KM.10/2017

PER – 36 TAHUN 2017

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukurri dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang … Lanjutkan membaca PER – 36 TAHUN 2017

KMK – 36/KM.10/2017

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/KM.10/2017 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SEPTEMBER 2017 SAMPAI DENGAN 19 SEPTEMBER 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 36/KM.10/2017

S- 639/PJ.03/2017

KEMENTERtAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 7 September 2017 Nomor         : S- 639/PJ.03/2017 Sifal            : Biasa Hal              : Perlakuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi   yang Memiliki Pekerjaan Bebas sebagai Penulis   Yth. Para Kepala Kantor Wilayah DJP Di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan terkait dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca S- 639/PJ.03/2017

S – 273/PJ.08/2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 07 Agustus 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 273/PJ.08/2017 TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM KERANGKA KEGIATAN JOINT PROGRAM DJP-DJBC DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan upaya dan strategi pengamanan penerimaan tahun 2017, serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi … Lanjutkan membaca S – 273/PJ.08/2017