Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 158/PJ.1/1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tanggal 2 Februari 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 158/PJ.1/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.05/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.05/1998 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DONG JOE INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA RAJEG, DESA SINDANGSARI, KECAMATAN PASAR KEMIS, TANGERANG, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa setelah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 309/KMK.05/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.04/1998
Pearturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.04/1998 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KMK.04/1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pada tanggal 20 Mei 1997 ditandatangani "Memorandum of Understanding" antara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.04/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 311/KMK.014/1998
Peratauran Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 311/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 JUNI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 311/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.3/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.3/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PERUSAHAAN PERIKLANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masalah yang diajukan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia mengenai perlakuan perpajakan terhadap kegiatan Perusahaan Periklanan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kegiatan Perusahaan Periklanan dapat terdiri dari : 1.1. Pembuatan materi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.3/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.6/1998 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS AREAL PT. (PERSERO) PELABUHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengoptimalkan pengenaan PBB atas areal PT. (Persero) Pelabuhan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.06/1995 tanggal 10 Februari 1995, perihal pada pokok surat dengan penjelasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.6/1998 TENTANG PENEGASAN KESATUAN PENETAPAN PEMBAYARAN/PENERIMAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan penegasan kembali bahwa bagi objek PBB berupa tanah dan bangunan yang berada dalam kesatuan areal sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan, antara penetapan dan pembayaran/penerimaan PBB-nya merupakan satu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE 04/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/1998 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 04-98)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya atau pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 tentang Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) pada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE 04/PJ.7/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.311/1998
Peratauran Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.311/1998 TENTANG PEMOTONG PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pialang asuransi, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyerahkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.311/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.95/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.95/1998 TENTANG PENYALURAN SSP PPh LEMBAR KE-2 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya perkembangan pemungutan PPh yang perekamannya telah dapat ditampung dalam LPP yang baru (khusus untuk KPP yang sudah SIP), maka perlu diatur di dalam penyaluran SSP lembar ke-2 ke Seksi yang menatausahakannya sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.95/1998