Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.6/1996 TENTANG PERUBAHAN CAP PADA SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Sesuai dengan Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.6/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 20 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT YANG SEMATA-MATA UNTUK KEPERLUAN IBADAH (SERI PPN 14 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.51/1995
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai sebagai bagian dari hasil pembangunan, serta masih diperlukannya dana yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka dipandang perlu untuk mengatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 109/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 109/PJ.33/1996 TENTANG PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN HIBAH LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Juni 1996, perihal seperti dimaksud pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Saudara menanyakan apakah kontrak kerja yang dilakukan antara XYZ Corporation … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 109/PJ.33/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 110/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 110/PJ.32/1996 TENTANG MASALAH PERPAJAKAN DI BANK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 29 Maret 1996 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan surat tersebut di atas, Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut : 1.1. Pengiriman … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 110/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1502/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1502/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN JASA PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1502/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1501/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1501/PJ.532/1996 TENTANG PENJELASAN TENTANG BIAYA/ONGKOS ANGKUT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara tanggal 28 Mei 1996 perihal PPN untuk biaya angkutan, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tenang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1501/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 130/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 130/PJ.311/1996 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PENERAPAN STELSEL KAS PADA PENGHITUNGAN SPT PPh PASAL 25 PERSEORANGAN SECARA KONSISTEN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Januari 1996, perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 130/PJ.311/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.014/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.014/1996 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 1996 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/KMK.014/1996