Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.51/1994 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH LIMA IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh Lima IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.51/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban pelaksanaan penagihan piutang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaannya; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268/KMK.04/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1868/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1868/PJ.531/1996 TENTANG PELAPORAN PAJAK KELUARAN DAN SSP PADA SPT MASA PPN ATAS PENYERAHAN KEPADA BADAN PEMUNGUT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1868/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1869/PJ.531/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1869/PJ.531/1996 TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN YANG PENYERAHANNYA KEPADA BADAN PEMUNGUT YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENUNDAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1869/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1870/PJ.532/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN PARKIR OLEH SWASTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 597/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 597/KMK.04/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa terjadinya perubahan selisih kurs valuta asing yang tajam dan berkepanjangan sampai saat ini ternyata merupakan gejolak regional dan internasional yang tidak semata-mata terjadi karena kebijaksanaan moneter dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 597/KMK.04/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1880/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menegaskan bahwa Pajak Masukan yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3290/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3290/PJ.51/1997 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN ATAS NAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 September 1997 perihal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dilakukan Kantor Direksi di Ujung Pandang, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3290/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1881/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1881/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1881/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3291/PJ.53/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3291/PJ.53/1997 TENTANG PENGELOLAAN MESIN TERAAN METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 29 Oktober 1997 perihal Pengelolaan Mesin Teraan Meterai, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3291/PJ.53/1997