Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994 TENTANG FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL DIBIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk mendorong pengembangan daerah-daerah terpencil, perlu diatur tentang fasilitas … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 27 Juni 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.53/1995 TENTANG PELAKSANAAN PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tanggal 21 April 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KMK.04/1995 tanggal 1 Mei 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.53/1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT SEKITARNYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 238/PJ.322/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 238/PJ.322/1997 TENTANG PPN ATAS TRANSAKSI ANTARA NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 September 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa : a. PT XYZ adalah pedagang Mesin Komputer yang akan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 238/PJ.322/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3327/PJ.53/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3327/PJ.53/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI ATAS KUITANSI JASA TELEKOMUNIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 19 Nopember 1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf b … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3327/PJ.53/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.42/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.42/1994 TENTANG PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN DALAM MASA KONSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Terlampir dikirimkan surat jawaban nomor : S-217/PJ.42/1994 tanggal 01 Desember 1994 atas pertanyaan Sdr. Kepala KPP Go Publik perihal tersebut di atas untuk dipakai sebagai pedoman dalam menghitung Penghasilan kena Pajak dari Wajib Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.42/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.04/1995 TENTANG MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong industri kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi industri kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penjualan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 74/PJ.6/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 74/PJ.6/1994 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT SE DJP NO. : SE-09/PJ.6/1993 TANGGAL 23 FEBRUARI 1993 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Kepala Kantor Pelayanan PBB mengenai pelaksanaan Pembetulan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-09/PJ.6/1993 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 74/PJ.6/1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3356/PJ.531/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3356/PJ.531/1997 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS CARTER PESAWAT HELIKOPTER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 Nopember 1997, perihal seperti tertera pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa PPN atas carter pesawat helikopter dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sepanjang carter pesawat helikopter berhubungan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3356/PJ.531/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1877/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1877/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH COUNTER DUNKIN DONUTS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996 perihal penegasan masalah PPN dan PPb-1, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf k Undang-undang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1877/PJ.532/1996