PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 23/PMK.05/2022 TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR57/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMBADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADAKEMENTERIAN KEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :     bahwa ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah diatur … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 22/PMK.05/2022TENTANGKEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.05/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 03/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 03/PJ/2022 TENTANG BENTUK, ISI, DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Laporan Rutin dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyajikan informasi tentang keadaan dan peristiwa yang akurat, valid, dan berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dan tertib administrasi di Lingungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan Rutin tersebut dibuat dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 03/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 04/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 04/PJ/2022 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR OPERASIONAL SEHUBUNGAN DENGANPERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DATA DAN PENGAWASAN POTENSI PERPAJAKANDAN BIDANG PENDAFTARAN, EKSTENSIFIKASI, DAN PENILAIAN PADA KANTOR WILAYAHSELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/PJ/2021 tentang Penetapan Perubahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 04/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 02/PJ/2022

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 02/PJ/2022 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.03/2021TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN          DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (yang selanjutnya disebut PMK-48/2021), … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 02/PJ/2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/KM.10/2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 14/KM.10/2022TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 MARET 2022 SAMPAI DENGAN 22 MARET 2022MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/KM.10/2022

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1/PJ/2022

PENGUMUMANNOMOR PENG - 1/PJ/2022TENTANGDAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN DAN YURISDIKSI TUJUAN PELAPORANDALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS(AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION)Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1/PJ/2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.4/2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8/KM.4/2022TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR        MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar; Mengingat : Undang-Undang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.4/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 17/PMK.02/2022TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKKEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASIPEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (1) … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.010/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 15/PMK.010/2022TENTANGPENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPORPRODUK HOT ROLLED COIL OF OTHER ALLOY (HRC ALLOY)DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.010/2022