PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 105 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 108 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa pejabat yang berwenang (competent authority) Indonesia telah menandatangani Addendum to the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information dan Multilateral Competent Authority … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 20/BC/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR SE - 20/BC/2025 TENTANG TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI A.UmumDalam rangka memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penanganan dan pelaksanaan atas putusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 20/BC/2025
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 54/PJ.09/2025
PENGUMUMANNOMOR PENG - 54/PJ.09/2025 TENTANG BATAS WAKTU AKTIVASI AKUN CORETAX DAN PEMBUATAN KODE OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK Sehubungan dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke kantor pajak untuk aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE Wajib Pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 54/PJ.09/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/BC/2025
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 17/BC/2025 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN OBJEK AUDIT, PENELITIAN ULANG, DAN ANALISIS TUJUAN LAIN A. UMUM Dalam rangka meningkatkan efektivitas penentuan objek audit, penelitian ulang, dan analisis tujuan lain sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/BC/2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 102 TAHUN 2025TENTANGKEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2396 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2396 TAHUN 2025TENTANG HARGA PENJUALAN DI DALAM NEGERI (DOMESTIC PRICE OBLIGATION) DAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG RAKYAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2396 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 19/BC/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 19/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana pusat logistik berikat telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat sebagaimana … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 19/BC/2025